14 September 2025

Ini Kata Timwas Haji terkait Visa Furoda

0
2530116

Suaranya di sekitar Ka'bah musim haji 2025 dok.alharamain

JAKARTA — Persoalan visa furoda menjadi polemik pada Haji 2025. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami di DPR tidak bisa kontrol berapa jumlah visa furoda yang keluar karena itu di luar kuasa kita,” kata dia dikutip dari laman DPR RI.

Adapun Komisi VIII DPR RI telah melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu guna membahas rencana persiapan haji 2025. Pihaknya telah memperoleh sinyal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji.

“Sejak tahun lalu, kami sudah menangkap persoalan ini. Saat itu, Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda. Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi,” papar Abdul Wachid.

Dia mengungkapkan, langkah ekstrem diambil Arab Saudi tahun ini, tidak hanya diterapkan untuk Indonesia saja, melainkan juga untuk seluruh dunia. Kebijakan tersebut berdampak besar pada biro perjalanan penyelenggara haji furoda yang telah melakukan berbagai pembayaran awal, mulai dari akomodasi, penerbangan, hingga persiapan di Arafah dan Mina.

“Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka,” kata dia.

Sebagai solusi, ia mengimbau agar penyelenggara travel segera mengumpulkan calon jamaah dan memberikan penjelasan bahwa kendala ini berasal dari keputusan Pemerintah Arab Saudi. Ia juga meminta agar seluruh dana jamaah dikembalikan secara utuh.

“Kalau memang calon jamaah ingin menyimpan dananya di travel untuk persiapan haji furoda tahun depan, silahkan. Tapi kalau tidak, kembalikan secara utuh. Ini soal kepercayaan publik yang harus dijaga,” kata Abdul Wachid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *