PM Baru Nepal dan Pembubaran 275 Anggota Parlemen

Gedung Parlemen Nepal usai Demonstrasi dok.reuters
KATHMANDU — Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, pada Jumat (12/9/2025) mengambil alih jabatan perdana menteri sementara. Hal ini menyusul protes mematikan yang menggulingkan pemerintahan terpilih KP Sharma Oli.
Setelah Presiden Ramchandra Paudel mengambil sumpah jabatan Karki, ahli hukum tersebut mengusulkan pembubaran parlemen yang beranggotakan 275 orang. Usulan ini memungkinkan pemilihan umum ulang.
Paudel segera menerima usulan tersebut. Kemudian membubarkan parlemen yang terpilih pada 2022.
Tanggal awal pemilihan umum telah ditetapkan pada 5 Maret. Waktunya lebih dari enam bulan dari sekarang.
Hal ini sejalan dengan tuntutan dari apa yang populer disebut sebagai protes ‘Generasi Z’. Ini memaksa perubahan dalam kancah politik negara Himalaya tersebut semenjak protes keras dimulai pada Senin (8/9/2025).
Adapun tugas utama pemerintahan sementara adalah mengadakan pemilihan umum ulang. Selain itu juga menyelidiki protes Gen Z dan korupsi serta aset para pemimpin politik.
Karki diperkirakan akan memilih tim Kabinetnya pada akhir pekan.
Desakan untuk pembentukan pemerintahan sementara menyusul protes mematikan semenjak Senin yang menewaskan 51 orang dan melukai ratusan lainnya, serta memaksa penggulingan pemerintahan terpilih Perdana Menteri Oli.
Korban tewas termasuk tiga personel polisi Nepal, 21 pengunjuk rasa, 18 lainnya, dan sembilan tahanan, menurut polisi.