Pasok Senjata ke Israel, Jerman Bisa Dihukum

BERLIN — Mantan duta besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen mengeluarkan peringatan keras bahwa Jerman dapat dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam genosida. Hal ini karena dukungan Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza.

“Ada bahaya nyata bahwa jika Jerman memasok senjata ke Israel yang digunakan di Gaza, negara itu akan dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam genosida. Itu akan menjadi bencana,” ucap Heusgen memperingatkan, melansir laman Anadolu Agency.

Ia membedakan antara senjata yang digunakan untuk pertahanan Israel terhadap serangan dari negara-negara seperti Iran, dan senjata yang digunakan dalam kampanye militer di Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa yang terakhir harus segera dihentikan.

“Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkan adanya risiko genosida di Gaza. Israel telah gagal menerapkan persyaratan ICJ, seperti langkah-langkah efektif untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebaliknya, rakyat Palestina kelaparan,” kata Heusgen.

Ia mengatakan, jumlah warga sipil Palestina yang meninggal, dan terluka begitu tinggi dan tidak dapat dibenarkan.

Sebelumnya, pemerintah koalisi Kanselir Friedrich Merz mengumumkan bulan lalu, Jerman tidak akan lagi mengizinkan ekspor senjata ke Israel yang digunakan di Gaza. Namun, pemerintah masih belum jelas apakah pengiriman senjata yang telah disetujui sebelumnya akan tetap dilaksanakan.

Heusgen mengungkapkan, meskipun Jerman memikul tanggung jawab khusus bagi Israel karena masa lalu Nazi negara tersebut. Namun, tanggung jawab ini juga mencakup untuk bersuara ketika Israel menjalankan kebijakan yang salah arah.

“Ketika Anda melihat bagaimana Israel semakin mengisolasi dirinya di dunia melalui tindakan-tindakannya yang melanggar hukum internasional, dan serangan baru-baru ini terhadap Qatar merupakan langkah berani lainnya, menjadi jelas bahwa kebijakan ini menimbulkan ancaman jangka panjang bagi keamanan Israel. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu Israel bahwa mereka tidak akan mencapai apa pun dengan kebijakannya saat ini,” paparnya.

Heusgen mendesak pemerintah Jerman untuk mengubah kebijakannya secara fundamental.