Penetapan KLB dan Evaluasi Menyeluruh MBG
Para siswa menjadi korban keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dok.antara
BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/9/2025).
“Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengutip laman Antara.
Jeje mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyajikan hidangan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu untuk memastikan standar pengelolaan makanan dipenuhi.
“Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak, ya kita lakukan perbaikan. Khusus dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk investigasi,” kata dia.
Sebelumnya, pada Senin (22/9/2025) Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keseriusannya dalam menjaga kualitas dan keamanan Program MBG. Menyusul adanya laporan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa daerah, BGN akan segera membentuk Tim Investigasi Khusus untuk menelusuri penyebab dan mencari solusi jangka panjang.
“Jadi kami membentuk Tim Investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa penyebab anak-anak ini sakit,” ucap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dalam bidang komunikasi publik, Nanik S. Deyang, mengutip laman BGN.
Nanik menjelaskan, tim investigasi ini terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, dan tenaga yang memiliki keahlian di bidang kesehatan. Mereka akan bekerja mulai dari meneliti proses memasak hingga memastikan kualitas bahan baku.
Selain itu, Nanik juga menginstruksikan kepada SPPG untuk menyimpan sampel makanan dalam freezer selama dua hari. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi keracunan, sehingga sampel dapat diuji di laboratorium.
“Selain dibagikan kepada anak-anak, setiap hari ada sampel yang disimpan selama dua hari di freezer. Jika terjadi insiden, sampel tersebut akan kami cek di laboratorium,” kata Nanik.
Sementara Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” kata Puan.
Menurut Puan, evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan. Hal ini mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
