Kemenhut bakal Fokus Rehabilitasi Lahan Kritis 2026

JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menangani banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Rehabilitasi lahan kritis menjadi fokus utama pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” kata Raja Juli, mengutip laman Kemenhut.

Sebanyak 218 titik banjir teridentifikasi pada 57 Daerah Aliran Sungai (DAS). Perubahan tutupan lahan 2019–2024 dan total 464 ribu hektare lahan kritis menjadi fokus utama rehabilitasi pada 2026.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk penggunaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO), operasi lapangan, serta rencana pencabutan sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk.

Untuk rehabilitasi lahan kritis, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran 2026 sebesar Rp 29,07 miliar untuk tiga provinsi terdampak.

Langkah reformasi tata kelola yang disampaikan mencakup digitalisasi satu peta kehutanan, percepatan pengakuan hutan adat, revisi UU 41/1999, Satgas DAS lintas K/L, serta pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) banjir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui evaluasi kebijakan, percepatan rehabilitasi lahan kritis, penegakan hukum terhadap pelaku penyebab kerusakan hutan, serta peningkatan transparansi data.

Baca juga: Desakan Tata Kelola Lingkungan Kaltim