Angka Kemiskinan Jakarta Naik atau Turun?

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan perdesaan. Bagaimana dengan kota Jakarta, mengalami kenaikan atau penurunan?

Mengutip laman kantor berita Antara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kebijakan strategis untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan di Jakarta yang tercatat mengalami peningkatan pada Maret 2025.

“Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” kata Sauharini.

Suharini mengatakan, kebijakan strategis dengan mengendalikan inflasi pangan dan energi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.Kebijakan selanjutnya, yaitu memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.

Suharini mengatakan, Pemprov DKI merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Kenaikan ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi COVID-19.

Suharini menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia.

Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, angka kemiskinan di Jakarta tercatat mengalami penurunan secara year on year (yoy). Ia pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ternyata kemiskinan kita tidak (naik), turun karena sudah ditulis di hampir semua media. Jadi kemiskinan Jakarta dari year ke year itu tidak naik, malah turun,” kata Pramono, mengutip laman kantor berita Pemprov DKI.

Untuk mengendalikan tingkat inflasi, Pemprov DKI juga telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Insentif ini diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.

“Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena Pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi,” kata Pramono.