Bansos Digital bisa Hemat Anggaran Rp 14 triliun
Ilustrasi
JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, uji coba bantuan sosial (bansos) digital akan dimulai September 2025 di Kabupaten Banyuwangi. Dia mengatakan, bansos digital bisa menghemat anggaran hingga Rp 14 triliun per tahun.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Gus Ipul mengutip laman Kemensos.
Adapun sebagai pilot project nasional, pemerintah akan memfokuskan pada Bansos yang dikelola Kemensos. Bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Gus Ipul.
Sementara selama ini, penyaluran bansos tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
