Blokade Bantuan Ke Gaza Lebih dari Dua Bulan, Ini Kata PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dok.anadoluagency
WASHINGTON — Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Selasa (29/4/2025) mengkritik blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza selama lebih dari dua bulan.
“Bantuan tidak dapat dinegosiasikan. Israel harus melindungi warga sipil dan harus menyetujui skema bantuan dan memfasilitasinya,” kata dia dilansir Anadolu Agency.
Dia berbicara pada debat terbuka Dewan Keamanan tentang Palestina. Guterres mengatakan, dia khawatir oleh pernyataan dari pejabat Israel yang menunjukkan bantuan kemanusiaan dapat dimanfaatkan sebagai taktik militer.
Guterres mengatakan, saat ini situasinya masih mengerikan, dengan tidak ada akhir yang terlihat untuk pembunuhan dan kesengsaraan warga Palestina. Dia menambahkan bahwa gagalnya perjanjian gencatan senjata pada 18 Maret, mengakhiri harapan untuk pembebasan sandera dan pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa.
Selanjutnya Guterres memperingatkan bahwa prospek solusi dua negara berisiko menyusut hingga ke titik menghilang, dan komitmen politik terhadap tujuan jangka panjang tersebut lebih jauh dari sebelumnya.
“Dunia tidak mampu melihat solusi dua negara menghilang,” kata dia, seraya mendesak para pemimpin global untuk bertindak tegas.
“Para pemimpin politik menghadapi pilihan yang jelas, pilihan untuk diam, pilihan untuk mengalah, atau pilihan untuk bertindak,” lanjut Guterres.
Ia memperingatkan bahwa kawasan tersebut tengah mengalami pergeseran mendasar, yang ditandai oleh kekerasan dan ketidakstabilan. Dia menekankan bahwa orang-orang di seluruh Timur Tengah menuntut dan berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik, bukan konflik dan penderitaan yang tak berkesudahan.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa periode yang penuh gejolak dan transisi ini memenuhi aspirasi tersebut, dan memberikan keadilan, martabat, hak, keamanan, dan perdamaian abadi,” kata dia.
Kemudian ia menekankan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan, dan mengutuk upaya perubahan demografi atau teritorial.
Guterres menyuarakan kekhawatiran tentang operasi Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Hal ini karena operasi tersebut secara dramatis mengubah realitas demografi dan geografis.
“Warga Palestina dikekang dan dipaksa, pada tingkat yang sangat tinggi dalam iklim impunitas,” kata dia.
