Delapan Fraksi DPR Siap Hentikan Tunjangan dan Fasilitas lainnya
Ruang Sidang DPR RI dok.kemenpanrb
JAKARTA — Delapan fraksi di DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, dan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Keputusan ini akan diambil setelah gelombang demo yang terjadi belakangan.
“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono, mengutip laman DPR RI.
Di samping itu, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan.
“Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah mengatakan, partainya meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Ia menilai fasilitas berlebih justru menodai nilai etik politik.
“Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” kata Said.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, evaluasi tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja legislatif. “Kami sudah sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” kata dia.
Sekjen PKS, M Kholid turut menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas DPR. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, PKS juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemberantasan korupsi, serta meminta aparat menanggapi unjuk rasa dengan pendekatan persuasif dan humanis.
Fraksi Partai NasDem melalui Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan. “Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” kata dia sebelum dirinya dinonaktifkan dari Anggota DPR RI per 1 September 2025.
Selanjutnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mendukung evaluasi fasilitas anggota Dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” kata dia.
Sementara Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan. Hal ini karena keuangan negara harus sepenuhnya untuk rakyat.
“Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.
