Liga Arab Megutuk Pengakuan Israel atas Somaliland
Somaliland dok.dw
KAIRO — Liga Arab pada Ahad (28/12/2025) menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap tegas terhadap pengakuan Israel atas wilayah Somaliland yang memisahkan diri. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Melansir Anadolu Agency, seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan akhir yang dikeluarkan oleh badan pan-Arab setelah pertemuan darurat di Kairo. Ini yang diadakan di tingkat delegasi tetap atas permintaan Somalia dan didukung oleh beberapa negara anggota.
Menurut pernyataan tersebut, pertemuan itu mengutuk keras pengakuan Israel atas wilayah Somalia barat laut yang dikenal sebagai Somaliland. Mereka menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memajukan agenda politik, keamanan, dan ekonomi yang tidak dapat diterima.
Pertemuan itu menegaskan penolakan kategoris terhadap setiap tindakan pengakuan yang dapat memfasilitasi rencana pengusiran paksa warga Palestina atau memungkinkan penggunaan pelabuhan Somalia utara untuk mendirikan pangkalan militer.
Pertemuan tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit untuk secara resmi menyampaikan pidato kepada kepresidenan Dewan Keamanan PBB, sekretaris jenderal PBB, dan ketua Komisi Uni Afrika untuk mendesak mereka mengambil sikap tegas terhadap pengakuan Israel atas Somaliland.
Adapun Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat pada Jumat (26/12/2025). Ini menuai kecaman dari Turki, sekutu dekat Somalia, dan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah, antara lain.
Di samping itu, reaksi global meningkat atas pengakuan Israel terhadap Somaliland. Banyak negara mengutuk langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap stabilitas regional.
Sementara Somaliland belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991. Somaliland beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen. Pemerintah pusat berjuang untuk menegakkan kendali atas wilayah tersebut dan kepemimpinannya tidak mampu mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.
