Arab Saudi Umumkan Koalisi Solusi Dua Negara
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan dok.saudigazette
NEW YORK — Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengumumkan peluncuran Koalisi Internasional untuk Melaksanakan Solusi Dua Negara selama pertemuan tingkat menteri pada Kamis (26/9/2024). Pertemuan membahas masalah Palestina dan upaya perdamaian.
“Hari ini, atas nama negara-negara Arab dan Islam serta mitra Eropa kami, kami mengumumkan peluncuran ‘Koalisi Internasional untuk Melaksanakan Solusi Dua Negara,’ dan kami mengundang Anda untuk bergabung dalam inisiatif ini. Kami berkomitmen untuk mengerahkan upaya maksimal untuk membangun jalan yang dapat diandalkan dan tidak dapat diubah menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh. Kami berharap dapat mendengar kontribusi Anda untuk mengakhiri konflik ini dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ucap Pangeran Faisal dikutip dari laman Saudi Gazette.
Pertemuan tersebut diadakan di sela-sela Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 di New York. Ia menekankan bahwa perang di Gaza telah menyebabkan bencana kemanusiaan, di samping pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat dan ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa, yang memperkuat kebijakan pendudukan dan ekstremisme kekerasan.
“Pembelaan diri tidak dapat membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pemindahan paksa, dan penggunaan kelaparan sebagai alat perang,” kata dia
Menteri Luar Negeri Saudi juga mengutuk hasutan, dehumanisasi, dan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual, sebagaimana didokumentasikan oleh laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menanggapi konteks regional yang lebih luas, Pangeran Faisal memperingatkan tentang meningkatnya risiko perang regional. “Kita menyaksikan eskalasi regional yang berbahaya yang memengaruhi Lebanon, membawa kita lebih dekat pada risiko perang regional yang mengancam kawasan kita dan dunia,” kata dia.
Pangeran Faisal menyerukan penghentian segera permusuhan dan akuntabilitas bagi mereka yang menghalangi proses perdamaian. Ia mempertanyakan kredibilitas sistem internasional dalam menghadapi ketidakmampuannya menghentikan kekerasan, mengecam penerapan hukum internasional secara selektif.
Dia nenekankan bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka bukan sekadar hasil akhir dari proses politik tetapi hak yang melekat. Ia mendesak semua negara untuk mengakui Palestina dan bergabung dengan konsensus 149 negara yang telah melakukannya.
“Menerapkan solusi dua negara adalah cara terbaik untuk memutus siklus konflik dan penderitaan, menciptakan realitas baru keamanan dan koeksistensi bagi seluruh kawasan, termasuk Israel,” kata dia.
