13 Desember 2024

Dorongan Regulasi Untungkan Peternak Sapi Lokal

0
Dorongan Regulasi Untungkan Peternak Sapi Lokal

Kunjungan DPR RI ke Industri Pengolahan Susu dok.dprri

JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong regulasi pemerintah yang berpihak pada peternak lokal. Sapaan akrabnya, Titiek turut memimpin kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) Komisi IV DPR RI dengan sejumlah mitra kerja dan para peternak susu sapi di Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU), Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Kamis (21/11/2024).

“Kami mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berpihak pada peternak lokal, supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Tentunya bisa berkembang dan lebih sejahtera lagi,” kata Titiek dikutip dari laman DPR RI.

Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi peternak lokal adalah rendahnya daya serap susu sapi oleh industri pengolah susu di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas industri serta kualitas susu lokal yang dianggap belum memenuhi standar.

“Perusahaan industri pengolah susu tidak bisa menyerap sebagian susu sapi dari para peternak lokal atau dalam negeri, karena industri itu sendiri mungkin kapasitasnya terbatas. Kemudian, kualitas susu sapi kurang memenuhi standar,” ucap Politisi Fraksi P-Gerindra ini.

Titiek juga menyoroti ketiadaan regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan pengolah susu untuk menyerap susu dari peternak lokal. Ia menilai, tanpa aturan yang jelas, perusahaan lebih memilih mengandalkan impor dibandingkan membeli susu lokal.

“Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, perusahaan tidak bisa impor 100 persen. Mereka harus ada peraturan tertentu, bahwa mereka tetap harus menyerap susu dari peternak lokal,” kata legislator Dapil Yogyakarta ini.

Di samping itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis untuk menyerap aspirasi dan masalah terkait polemik persusuan di kalangan peternak sapi perah. Ahmad Yohan mengungkapkan perlu adanya kolaborasi yang baik antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak. Menurutnya, hal ini diperlukan agar dapat dihasilkan susu-susu berkualitas dan terserapnya susu-susu lokal.

“Dari pertemuan tadi ada sedikit kesepakatan yang sudah kita bangun bahwa ke depan kalau kita ingin semuanya kita maksimalkan perlu ada kolaborasi bersama, di mana IPS juga harus memperhatikan, ikut menguatkan upaya-upaya peternak ini untuk melahirkan susu-susu yang berkualitas dengan program CSR dan segala macamnya,” kata dia.

Yohan mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah akan mendorong agar lahirnya regulasi yang dapat melindungi hingga membantu agar susu sapi lokal dapat terserap oleh kebutuhan susu nasional atau bahkan hingga dapat melakukan ekspor.

“Kemudian kami dari DPR dan kementerian nanti juga akan berpikir bagaimana mendorong agar bisa lahir Perpres atau undang-undang yang bisa menaungi ini semuanya. Sehingga, bisa melindungi upaya kolaborasi kerja sama agar semua susu yang diproduksi oleh peternak ini bisa diserap oleh IPS dengan syarat susu yang berkualitas. Bukan cuma sekadar asal-asalan tapi bukan (juga) dalam kuantitasnya sedikit. Harapan kita ini juga bisa meningkat kuantitasnya setinggi-tinggi mungkin, agar kita juga melakukan ekspor dari luar sehingga semua susu lokal ini terserap,” paparnya.

Politisi Fraksi PAN ini pun mengungkapkan, pihaknya akan serius untuk menangani hal tersebut. Hal tersebut dengan harapan selain untuk mendukung program makan gizi gratis tetapi juga untuk mencapai swasembada pangan yang menjadi tujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan yang paling penting ini, kita ikut mendorong agar ke depan susu-susu yang dilahirkan oleh peternak sapi kita ini ikut menguatkan program minum susu gratis dan makan bergizinya yang sedang didorong oleh Pak Presiden Prabowo kita. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kita swasembada pangan, baik itu beras, makan pokok, atau minum susu kita di tahun 2025 nanti,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *