Panja Biaya Haji Sepakat Dibentuk
Pemulangan Jamaah Haji Indonesia dok.kemenag
JAKARTA — Pemerintah dan DPR bersepakat untuk segera membentuk Panita Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M pada Senin (30/12/2024). Kesepakatan ini dibahas bersama dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi VIII DPR RI.
“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji Rl, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail,” kata Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, dikutip dari laman Kemenag.
Di samping itu Komisi VIII DPR RI juga menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona tenda di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sebesar Saudi Arabia Riyal (SAR) 159.250.390. Biaya ini dialokasikan untuk 203.320 jamaah dengan harga rata-rata tenda perjamaah sebesar SAR 783,25.
Nasaruddin mengungkapkan bahwa dirinya dan jajaran akan bergerak cepat memrosesnya. “Hari ini kita bisa segera beroperasi untuk booking tempat di Armina. Maka kami lega. Tentu kami bisa mematok tempat itu untuk tidak lagi ditawar atau diambil oleh negara lain,” kata dia.
“Tugas-tugas berikutnya akan kita selesaikan pada rapat Panja yang akan datang,” lanjutnya.
Menag juga menyatakan komitmennya untuk memberantas penyimpangan yang dilakukan di tanah suci walaupun di tanah air dalam rangka penyelenggaraan haji.
“Pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak menoleranai segala macam penyimpangan yang dilakukan siapapun di tanah suci maupun di Indonesia. Mari kita instropeksi. Jangan ada yang pernah membisniskan rukun Islam,” kata dia.
Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung arahan Presiden Prabowo agar Kementerian Agama menjadikan biaya haji 2025 lebih murah tapi tetap dengan kualitas yang baik, sebagaimana disampaikan langsung oleh Nasaruddin Umar dan Wamenag Buya Syafii.
“Saya apresiasi Presiden Prabowo yang mengarahkan Menteri Agama dan Wamenag yang baru Prof Nasaruddin Umar bersama Buya Syafii. Beliau berdua dalam menjalankan amanat Presiden banyak membuat terobosan yang mengirimkan angin segar, termasuk dengan pola pikir yang sama dengan kami di Fraksi PKS dan di Komisi VIII terkait penyelenggaraan haji dan biaya haji yang diarahkan untuk bisa meringankan beban calon jamaah haji, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan haji dan sustainabilitas dari keuangan haji,” ucap Hidayat.
