Uni Eropa Serukan Sanksi pada Menteri Israel
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell dok.anadoluagency
BRUSSELS — Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyerukan sanksi untuk dijatuhkan kepada menteri Israel atas hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Seruan digaungkan setelah anggota sayap kanan dari pemerintah koalisi mengatakan bantuan ke Gaza harus diblokir dan mengklaim kelaparan yang dialami dua juta orang di daerah kantong itu dapat dibenarkan.
“Sementara dunia mendorong gencatan senjata di Gaza, Ben-Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar dan bantuan untuk warga sipil. Seperti pernyataan jahat Smotrich, ini adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang,” sebut Borrell melalui X, dilansir dari laman thenational.
“Sanksi harus ada dalam agenda Uni Eropa kita,” lanjutnya.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pekan lalu menyarankan penghentian bantuan ke Gaza lebih baik daripada membuat kesepakatan dengan Hamas. Ini karena Israel bersiap untuk melanjutkan pembicaraan tentang gencatan senjata pada 15 Agustus. Di samping itu, awal pekan ini, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyarankan bahwa dibenarkan dan bermoral untuk membuat semua warga Gaza kelaparan sampai sandera Israel dibebaskan.
Seruan Borrell muncul ketika semakin banyak negara mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Israel atas tindakan mereka selama perang Gaza.
Beberapa negara, termasuk AS, telah mengumumkan sanksi terkait kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki. Tindakan tersebut berdampak pada warga negara Israel dan organisasi pemukim. Hal ini karena tekanan meningkat untuk mengikutsertakan politisi senior Israel, termasuk anggota pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“Jika kita menghentikan bahan bakar mereka, dalam seminggu (Hamas) akan bertekuk lutut. Dan jika kita menghentikan (bantuan), dalam dua minggu mereka akan bertekuk lutut,” kata Ben-Gvir dalam sebuah wawancara radio.
“Jadi mengapa kita akan melakukan kesepakatan, terutama kesepakatan yang tidak bertanggung jawab seperti itu?” lanjutnya.
Ben-Gvir dan Smotrich dianggap sebagai menteri yang paling mungkin menghadapi sanksi. Axios melaporkan, Gedung Putih membahas langkah tersebut bulan lalu selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional.
